Turki & ASEAN: Sebuah Harapan Baru untuk Lahirnya Kekuatan Alternatif
Darlis Aziz / VP Asean Student Association in Turkey (ASAT)
Kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Çavusoglu ke Indonesia pada 22 Desember lalu merupakan sebuah pijakan penting terhadap hubungan Turki dan Indonesia serta ASEAN pada umumnya. Selain dalam rangka mempererat hubungan bilateral, Menlu Turki juga menyampaikan terkait dengan rencana kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia pada 2021 mendatang (aa.com.tr/id/22-12-2020). Indonesia merupakan “kakak tertua” yang dihormati dalam komunitas yang telah berusia lebih 60 tahun itu. Hubungan Turki dengan ASEAN telah dijajaki sejak tahun 1999 di mana Turki memulai untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan ASEAN. Dengan mengambil langkah pertama untuk kerja sama kelembagaan, Turki dan ASEAN telah melakukan penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN di Asia Tenggara (TAC) pada tanggal 23 Juli 2010 selama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-43, pertemuan diadakan di Vietnam (mfa.gov.tr).
Hubungan bilateral Turki dengan negara-negara ASEAN juga telah berkembang. Volume perdagangan Turki dengan negara-negara ASEAN mulai meningkat dari hanya 1,3 miliar USD pada tahun 2002 dan melampaui 8,3 miliar USD pada tahun 2019 (Asian Statistic Database). Setelah Kedutaan Besar Turki di Vientiane (Lao PDR) dibuka pada Desember 2017 yang lalu, Turki sampai dengan hari ini telah memiliki perwakilan diplomatik di hampir semua negara anggota ASEAN.
Sekilas tentang ASEAN
Association of Southeast Asian Nation atau disingkat dengan ASEAN adalah sebuah Asosiasi yang terdiri dari 10 negara di antara lautan Hindia dan Pasifik. Dibentuk pada tahun 1967 oleh 5 negara pendiri yaitu; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang berupaya menciptakan front bersama melawan penyebaran komunisme dan mempromosikan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di tengah meningkatnya ketegangan di Asia-Pasifik. Pada periode 1990-an, ASEAN telah memiliki 10 Anggota dengan bergabungnya Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos, Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). Dengan jumlah total penduduknya mencapai 655 juta jiwa merupakan sebuah asosiasi yang memiliki potensi besar baik dalam demokrasi, pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan juga sosial budayanya. ASEAN yang terdiri dari 10 negara dengan ekonomi menengah memiliki total PDB Nominal perkapita sebesar 4,849 USD pada tahun 2019. Hari ini ASEAN yang tergabung ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) memiliki total PDB lebih dari 3 Triliun Dolar (databoks.katadata.co.id). Pangsa pasar dengan jumlah penduduk besar ini, ditambah dengan geografi yang stategis, dan yang paling penting ASEAN memiliki tingkat resistensi lebih rendah dari kawasan Mediterania dan Timur Tengah dalam hal keamanan.
Sekilas tentang Turki
Sementara Turki merupakan negara anggota G-20 (16) bersama dengan Indonesia salah satu pendiri ASEAN (berada di peringkat Ekonomi 15 dunia), merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata. GDP Turkey perkapita sebesar 9,200 USD pada 2019. Bahkan pada Tahun 2020 di tengah serangan pandemic, Turki berada di urutan pertama dalam pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara Eropa dan Asosiasi NATO. Selain mampu bertahan di tengah serangan pandemi, Turki bahkan mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai negara donor bagi 160 negara lainnya (termasuk AS) untuk bantuan alat pelindung diri dan unit alat kesehatan lainnya dalam membantu memerangi pandemi di negara-negara sahabatnya.
Dari sudut geopolitik tidak diragukan lagi, bahwa posisi Turki berada di lekukan penting dari sejak berabad-abad lalu. Sebagaimana kita ketahui posisi di mana Turki berada pada hari ini, merupakan sebuah posisi geografis terpenting dalam sejarah umat manusia. Tercatat dalam tinta emas bahwa posisi geografis Turki telah dilewati oleh setidaknya dua imperium besar yaitu pusat Pemerintahan Romawi (lebih dari 1000 tahun lamanya, dan juga Kekaisaran Ottoman (Selama 470 tahun) dihitung sejak penaklukan Konstantinopel pada 1453 hingga 1923 Masehi.
Selama masa Republik Turki telah mengalami berbagai macam perubahan baik dalam bidang Ekonomi, Ideologi, Budaya, Militer, dan Hubungan Internasional. Di awal pendirian Republik Turki mengalami pasang surut di mana dari sejak pendirian Republik Turki mengalami stabilitas dengan fokus keamanan di dalam negeri yang dikenal dengan istilah “Yurt’ta Baris Dunya Baris” oleh pendiri Republik Mustafa Kemal Ataturk. Namun pada periode kedua Republik terutama di awal tahun 60-an Turki mengalami banyak dinamika sehingga cita-cita untuk mewujudkan kembali persatuan Turki (Pan-Turkic) terkendala dengan berbagai isu seperti instabilitas dalam dan juga pengaruh menguatnya komunisme di periode 60-70’an. Dalam berbagai eskalasi krisis sempat kita mendengar beberapa nama besar pemimpin Turki seperti Menderes, Ozal, dan juga Presiden Turki beberapa periode Sulayman Demirel yang memiliki banyak peranan dalam menciptakan stabilitas sekaligus membangun kembali pondasi republik yang yang sempat “down” karena serangan dari luar sekaligus instabilitas demokrasi di dalam negeri (kudeta).
Turki dan Dinamika Kawasan
Harus diakui meningkatnya peran Turki di kawasan Euro-Mediterania telah meningkat seiring naiknya Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) pada puncak kekuasaan. Ketika 2002 Turki lebih memilih pendekatan Strategi Mendalam-nya Davutoğlu yang awalnya berada dalam lingkup AK Party namun kemudian memilih jalan berbeda dan mendirikan partai baru pada 2019 lalu. Namun, pasca Davutoğlu peran Turki dalam politik kawasan bukannya berkurang bahkan semakin meningkat. Strategi pragmatis yang dipraktikkan oleh Çavusoglu dengan arahan Presiden Erdogan telah menempatkan peran Turki ke dalam sebuah prestasi baru yang semakin menarik; dari mulai kemenangan diplomasi politik-militer di Libya bersama pemerintah sah yang didukung PBB Abdul Sarraj, Drama Mediterranea, hingga kemenangan baru-baru ini di Nagorno-Karabakh seakan menjadi pembuktian pendekatan baru politik hubungan internasional post-strategic depth.
Yang menarik dari Turki adalah, ia ibarat “pintu tengah” yang menghubungkan tidak hanya Timur (ASIA) dan Barat (Eropa), namun juga menjadi hubungan bagi Utara (Rusia) dan Selatan (Levant). Posisi “pintu tengah” ini sedang dicoba mainkan dengan apik terutama pasca jatuhnya sanksi CAATSA dan Sanksi Blacklist Sektor Pajak. Sebagaimana diketahui bahwa Turki telah menjadi negara kandidat Uni Eropa sejak 1999 lalu, dan Turki-Uni Eropa juga telah meratifikasi perjanjian Serikat Pabean yang mulai berlaku bahkan sejak akhir Desember 1995. Uni Eropa merupakan partner dagang terbesar Turki, demikian juga dengan Uni Eropa, total nilai perdagangan Turki-Uni Eropa adalah 138 Milyar Euro pada 2018 dan mulai mengalami defisit pada tahun lalu sebesar 20%. Hal ini menjadi sebuah pertanda bahwa Turki setidaknya harus mengambil ancang-ancang untuk mencari partner baru yang lebih strategis dan membawa keuntungan lebih besar.
Harapan Baru
“Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebagaimana matahari itu selalu terbit dari timur, maka begitu juga harapan, selalu ada di sana”, sebagaimana data yang dirilis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) dua tahun lalu, bahwa pada 2 dekade mendatang porsi ekonomi dunia akan beralih dari sebelumnya 60% berada di Trans-Atlantic, maka pada 2050 mendatang angka ini akan berada di kawasan Asia-Pasifik. 10 Negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan lima negara Asia-Pasifik lainnya –China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru– merupakan pemilik dari 30% populasi dunia dan saat ini memiliki lebih besar dari 30% produk domestik bruto (PDB) dunia.
Pada pertengahan November lalu, Asosiasi Negara ASEAN baru saja menyetujui kesepakatan perdagangan besar yang disebut dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama dengan 5 negara penguasa ekonomi ASIA lainnya. RCEP merupakan sebuah pakta perdagangan terbaru yang dikonsep pada 2011 saat ASEAN Summit di Bali. RCEP merupakan sebuah kemenangan ASEAN di kawasan sebagai kekuatan ekonomi menengah, namun mampu merangkul kekuatan besar lainnya di kawasan. RCEP dapat menghilangkan sekitar 90% dari tarif impor antara penandatangannya dalam waktu 20 tahun setelah berlakunya, dan menetapkan aturan umum untuk e-commerce, perdagangan, dan kekayaan intelektual. Hal ini akan membantu memfasilitasi rantai pasokan internasional dan mengurangi biaya ekspor di seluruh blok. RCEP telah menjadi mimpi buruk bagi Barat (dalam hal ini Amerika dan Uni Eropa) yang telah membatalkan proyek Trans-Pacific Partnership (TPP) pada 2017 lalu.
Kita tentunya berharap dengan bangkitnya “Timur” ini menjadi sebuah solusi baru (untuk tidak mengatakan oposisi) terhadap hegemoni “barat” yang sering semena-mena terutama dalam peraturan perdagangan dan transaksi perekonomian global. Turki sebagai negara hub memiliki jalur penting dan masa depan Eropa jika ingin masuk ke Timur. Pasca kemenangan di Nagorno-Karabakh, baru-baru ini Turki juga akan melanjutkan kerja sama melalui penandatanganan proyek kerja sama Transportasi dan Komunikasi Organisasi Kerjasama Ekonomi (ECO) di tiga negara kawasan lintas Anatolia-Mesopotamia sepanjang 6500 Kilometer, di mana pada bulan lalu Menteri Transportasi Turki Karaismailoğlu juga telah melepaskan kereta api perdana menuju China dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI).
Turki & ASEAN, sebagai Jangkar bagi Dua Kawasan Strategis
Turki pada Mei 2017 telah menjadi mitra dialog sektoral (SDP) untuk Practical Cooperation Areas bagi ASEAN, SDP merupakan realisasi dari perjanjian kerja sama Turki dengan ASEAN di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC), di mana sebelumnya Turki telah melakukan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan Korea Selatan, Malaysia, dan terakhir Singapura (2017). Pada 4 Desember 2020 lalu, Duta Besar Turki untuk Indonesia dan ASEAN Mahmut Erol Kılıç dalam Join Committee Coordination yang ke-3 (3rd JCC Turkey- ASEAN) juga menyampaikan bahwa saat ini Turki-ASEAN akan melanjutkan proyek yang sedang dan akan diimplementasikan dalam Program ASEAN-Turki Practical Cooperation Area (ATPCA) periode 2019-2023 yang telah disahkan pada tahun 2019 lalu.
Kunjungan Çavusoglu pada 22 Desember lalu juga memastikan terkait finalisasi kerja sama komprehensif, yang dikenal dengan Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) dalam kunjungan Presiden pada 2021 mendatang. Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 270 juta merupakan potensi ekonomi terbesar di ASEAN. Çavusoglu dalam kesempatan kunjungannya itu juga menyampaikan bahwa kerja sama perdagangan Indonesia akan mencapai 10 miliar dolar pada 2023 mendatang.
Di Luar Kerja Sama Ekonomi
Kerja sama antara Turki dan ASEAN sebenarnya merupakan kerja sama yang telah terjalin secara tradisional dan terbentuk sejak sebelum Republik Turki dan negara bangsa ASEAN ini berdiri. Ismail Hakki Kadi (2020) seorang sejarawan terkenal dari Istanbul Medeniyet Universitesi sendiri mengakui bahwa kerja sama dan hubungan baik antara Turki (yang sebelumnya diwakili oleh Kesultanan Ottoman) dengan beberapa kerajaan besar di Asia Tenggara telah terbina dengan baik sejak abad ke-16 Masehi. Mulai dari Kerajaan Aceh, Mataram, Johor (Malaysia), Sulu (Filipina), Thailand, dan Burma (Myanmar). Bahkan pada tahun 1897 di Kota Rangoon (Myanmar hari ini) telah berdiri dengan tegak Konsulat Jenderal Ottoman yang menjadi titik awal kerja sama Turki dengan Myanmar. Kerja sama Turki-ASEAN waktu itu tidak terbatas hanya pada ekonomi-perdagangan, namun juga dalam bidang pendidikan, militer dan juga sosial keagamaan.
Dalam bidang pendidikan, juga Turki memiliki target besar sebagaimana disampaikan dalam sambutan Lembaga Diaspora dan Hubungan Negara Kerabat Turki (YTB), bahwa pada tahun 2023, Turki menargetkan 200.000 pelajar internasional menuntut ilmu di Turki (Daily Sabah). Sampai dengan hari ini, jumlah pelajar ASIA termasuk ASEAN di dalamnya memiliki jumlah yang signifikan menuntut ilmu di Negeri Dua Benua itu (Indonesia bahkan memiliki jumlah pelajar mayoritas dari ASEAN dengan jumlah 2700-an pelajar pada 2020). Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama yang menguntungkan tidak hanya bagi Turki, namun juga bagi kedua kawasan. Terlebih Turki sebagai negara Hub untuk Eropa, Balkan, dan Asia Tengah, bisa menjadi jangkar terbaik dalam membangun visi baru “Asia Anew” yang telah dicanangkan Pemerintah Negara Turki pada tahun lalu itu.
Kesimpulan
Kerja sama Turki dengan ASEAN selain akan menambah mutualisme diantara kedua belah pihak, juga akan menambah alternative baru dalam mewujudkan integrasi ekonomi politik Turki di luar Eropa. Dalam hubungan internasional integrasi dalam proses ekonomi politik sangat dimungkinkan di tengah menurunnya peran “barat” dan munculnya raksasa “timur” baru telah menciptakan multilateralisme sebagai solusi baru dalam hubungan “progress in policy integration” yang diharapkan dengan banyaknya pilihan-pilihan ini akan mengurangi “Issue-area” yang sering terjadi dalam sistem unilateralisme selama ini.
Maka dengan demikian analisa tentang Dampak Integrasi Regional terhadap Kedaulatan Negara dalam wacana tinjauan perspektif Ekonomi-Politik. Semakin menunjukkan pola interdependsi yang kuat satu sama lain sebagai acuan penjelasan bagaimana integrasi regional berproses menuju kekuatan internasional baru yang lebih dominan.
Daftar Pustakawww.aa.com.tr www.dailysabah.com www.databoks.katadata.co.id www.mfa.gov.trwww.kemlu.go.id www.perpustakaan.bappenas.go.id/masa-depan-hubungan-turki-indonesia www.turkiyeburslari.gov.tr PricewaterhouseCoopers (PwC)
Asian Statistic Database
